Kamis, 24 Juni 2010

Pengelolaan Zakat UPZ Instansi Pemerintah di Jabar Belum Maksimal

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jabar, H M Suryani Ichsan, mengatakan, pengelolaan zakat oleh unit pengelola zakat (UPZ) instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, di Jawa Barat belum maksimal. Padahal potensi pengelolalan zakat di lingkungan tersebut sangat besar. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat di instansi pemerintah, BAZ Provinsi Jabar membentuk dan meresmikan 25 UPZ di instansi pemerintah, baik pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMD, dan BUMN.
Selama ini, kata Ichsan, pengelolaan zakat di lembaga tersebut masih dilakukan secara parsial. Ia berharap dengan diresmikannya UPZ tersebut pengelolaan zakat bisa terintegrasi secara baik. Sehingga, imbuh dia, pengumpulan dan penyaluran zakat dari lembaga tersebut sesuai dengan yang diharapkan. ’’Selama ini penyaluran zakat tersebut masih tumpang-tindih. Dengan adanya UPZ kondisi tersebut bisa diperbaiki,’’ ujar Ichsan yang juga menjabat Ketua Forum Zakat (FOZ) Provinsi Jabar, belum lama ini di Bandung.
Pembentukan UPZ tersebut, kata Ichsan, akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap nantinya di setiap intansi pemerintah, TNI/Polri, BUMD, dan BUMD memiliki pengurus resmi dalam pengelolaan zakat anggotanya. ’’kami targetkan tiap bulan akan ada pengurus-pengurus UPZ yang dilantik. Saat ini baru sekitar 30 persen UPZ yang berada dalam naungan BAZ Provinsi Jabar,’’tutur dia.
Ichsan menuturkan, pembentukan UPZ-UPZ merupakan salah satu program prioritas BAZ Provinsi Jabar. Dengan pembentukan UPZ tersebut, imbuh dia, pengelolaan zakat di lembaga pemerintah bisa lebih maksimal. Jika hal tersebut terealisasi, maka target Pempov Jabar sebagai provinsi zakat pada 2011 bisa terealisasi. ’’Ini bagian dari program kami dalam mendukung Pemprov Jabar sebagai provinsi zakat tahun depan,’’tutur dia.
Dikatakan Ichsan, BAZ Provinsi Jabar memiliki empat bisa dalam programnya. Keempat visi tersebut antara lain menjadikan Jabar sebagai provinsi zakat, membangun ekonomi zakat, dakwah zakat, dan lembaga zakat yang berbasis teknologi informasi. Masalah teknologi informasi ini menjadi prioritas kami. ’’Kami ingin kaum Muslim yang ingin mengetahui tentang program zakat kita cukup mengakses di internet,’’ imbuhnya.

Red: Siwi Tri Puji.B
Rep: Joko Suceno

Sumber: www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/06/24/121412-pengelolaan-zakat-upz-instansi-pemerintah-di-jabar-belum-maksimal

Tidak ada komentar:

Posting Komentar